Apa itu UMK? Apa Perbedaannya dengan UMR?

Kamu pasti sudah tidak asing dengan istilah Upah Minimum Regional alias UMR ketika mencari pekerjaan. Namun, tahukah kamu bahwa ada juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota atau yang lebih dikenal sebagai UMK? Ya, singkatan UMK lebih sering digunakan pada masa kini dibandingkan UMR dalam menentukan upah minimum karyawan. Lantas, apa itu UMK? Apa perbedaan jenis upah minimum ini dengan UMR?

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa UMK ditetapkan oleh pemerintah daerah, sementara UMR merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pernyataan tersebut sedikit benar, tetapi masih ada hal penting yang perlu kamu pahami mengenai perbedaan UMK dan UMR. Yuk, kenali lebih dalam mengenai UMK dan UMR dalam bahasan menarik berikut ini.

Apa Itu UMK?

Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten atau kota. Patokan angka dalam UMK terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. 

Sesuai istilahnya, UMK ditetapkan oleh wali kota (untuk area kota) atau bupati (untuk area kabupaten) setiap tahunnya. Penetapan UMK dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemerintah kota atau kabupaten harus melihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di daerahnya untuk menetapkan angka UMK.

Selain UMK, ada pula istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh gubernur. Angka UMK  yang diberlakukan tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun, pemerintah kabupaten atau kota bisa menggunakan acuan UMK sama dengan UMP bila gubernur belum bisa menetapkan UMK.

Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan bupati atau wali kota. Besaran UMK ditetapkan paling lambat pada 30 November setiap tahunnya dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun berikutnya.

Apakah Gaji Pokok Harus Sesuai UMK?

Lebih baik kamu memahami tentang gaji pokok sebelum mengetahui jawabannya. Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang kamu terima sesuai kesepakatan dengan perusahaan. Singkatnya, gaji pokok merupakan upah dasar sebelum penambahan tunjangan dan insentif serta pengurangan potongan tertentu.

Lantas, apakah gaji pokok harus sama dengan UMK atau lebih tinggi? Belum tentu. Gaji pokok bisa sama dengan UMK. Namun, gaji pokok bisa pula lebih rendah, tetapi ada penambahan beberapa tunjangan tetap yang bisa meningkatkan nilai upahmu.

Kalau kamu butuh bantuan tentang cara menentukan gaji karyawan kamu dengan efektif, kamu bisa membaca artikel berikut ini: 5 Cara Menghitung Gaji Karyawan dengan Mudah

Sebagai karyawan, kamu berhak memperjuangkan gaji pokok agar setara dengan beban kerja dan kemampuan dirimu, bukan sekadar besaran UMK yang ditetapkan. Lebih baik kamu memahami kebijakan penggajian di perusahaan serta memberikan argumentasi yang kuat dan logis ketika menjelaskan alasan kenaikan gaji.

Baca Juga: Take Home Pay: Arti dan Cara Menghitungnya

Apa Itu UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional mengacu pada besaran upah minimum pekerja di sebuah wilayah. Penetapan upah minimum ini ditetapkan oleh gubernur sebagai acuan pendapatan pekerja di wilayahnya. UMR adalah upah minimum yang tidak termasuk tunjangan, kompensasi, atau benefit finansial lainnya dari perusahaan.

Istilah UMR diutarakan pertama kali dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum. 

Regulasi mengenai UMR kemudian diubah setahun kemudian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226. Revisi aturan ini sekaligus mengubah istilah UMR menjadi UMK dan UMP.

Apa Perbedaan UMK dan UMR?

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan definisi UMK dan UMR. Keduanya sama-sama merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah supaya perusahaan membayar upah karyawannya dengan layak. Hanya saja istilah UMR tidak lagi digunakan sejak tahun 2000, tepatnya ketika diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226.

Pada era Orde Baru hingga beberapa tahun setelah Orde Reformasi, masyarakat Indonesia mengenal istilah UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II. UMR Tingkat I setara tingkat provinsi, sedangkan UMR Tingkat II setara dengan tingkat kabupaten atau kota. Penggunaan istilah UMR berubah mengikuti nomenklatur resmi dari pemerintah. UMR Tingkat I berubah sebagai UMP, kemudian UMR Tingkat II menjadi UMK.

Selain UMR, UMK, dan UMP, ada pula istilah Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi dan UMS Kabupaten atau Kota. Istilah ini sebelumnya dikenal sebagai Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I. Jenis upah minimum ini dikategorikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI). Besaran UMS Provinsi tidak boleh lebih rendah daripada UMP, begitu pula dengan UMS Kabupaten atau Kota yang tidak boleh rendah daripada UMK.

Kesimpulannya, perbedaan UMK dan UMR terjadi karena perubahan regulasi. Kendati terdapat perbedaan istilah, baik UMR maupun UMP dan UMK, semuanya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan karyawan di wilayahnya. Pemerintah gubernur dan kabupaten atau kota berwenang menetapkan upah minimum yang layak dan mengikuti perkembangan ekonomi dan inflasi di daerahnya.

Sudahkah kamu memahami apa itu UMK setelah membaca artikel ini? Tidak heran jika kamu jarang mendengar singkatan UMR di media massa Indonesia pada saat ini. Istilah UMR telah bertransformasi menjadi UMP atau UMK dan digunakan sebagai patokan pemberian gaji minimum yang layak kepada karyawannya. 

Selain gaji, tentu kamu mempertimbangkan posisi dan lokasi ketika mencari pekerjaan. Gunakan saja RecruitFirst untuk mencari lowongan pekerjaan yang sesuai minat atau kemampuanmu. Proses melamar pekerjaannya juga cukup mudah dan praktis sehingga tidak membuang waktumu. Ayo, temukan pekerjaan impianmu hanya bersama RecruitFirst!

Pertanyaan Umum tentang Apa itu UMK

Apakah UMR, UMP, dan UMK itu sama?

Ketiga istilah tersebut merujuk pada hal yang berbeda. Sebelumnya, istilah yang digunakan hanyalah UMR. Namun, berdasarkan surat Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi no.226 tahun 2000, istilah UMR digantikan oleh UMP dan UMK. UMP merujuk pada upah minimum tingkat 1 dan UMK merujuk pada tingkat 2.

UMP adalah standar upah minimum di tingkat provinsi sementara UMK adalah standar upah minimum di tingkat kabupaten dan kota.

Apakah upah harus mengikuti UMP atau UMK?

Jika sebuah kabupaten atau kota tidak memiliki standar UMK, maka UMP lah yang menjadi standar. Namun, jika sebuah kabupaten atau kota sudah memiliki UMK dan UMKnya lebih tinggi dari UMP, maka yang berlaku adalah UMK.

Misalnya, UMP Jawa Barat 2023 adalah Rp1.986.670,17 sementara UMK Kota Bandung adalah Rp4.048.462. Dalam kasus ini, jika sebuah perusahaan beroperasional di Bandung yang berada di Jawa Barat, maka Ia harus membayarkan upah dengan standar UMK Kota Bandung.